Awal Mula Gejolak: Pajak yang Mencekik
Tanggal 15 Agustus 2025, Kabupaten Pati jadi pusat perhatian nasional. Warga yang biasanya sibuk dengan aktivitas harian tiba-tiba memenuhi jalan raya. Penyebabnya sederhana tapi krusial: kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kenaikan pajak ini dianggap tidak masuk akal. Banyak warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah, menilai kebijakan tersebut hanya akan menambah beban hidup. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan semakin mahal, dan sekarang pajak tanah melonjak. Kombinasi ini menciptakan ledakan emosi.
Ledakan Aksi Massa
Sejak pagi, ribuan warga berbondong-bondong menuju alun-alun Pati. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Cabut Pajak Mencekik Rakyat” hingga “Turunkan Bupati Sudewo.” Jalan-jalan utama macet total, dan aparat keamanan kewalahan menghadapi massa yang terus bertambah.
Uniknya, aksi ini bukan hanya melibatkan orang dewasa. Kaum muda, mahasiswa, hingga ibu-ibu rumah tangga ikut bergabung. Mereka menilai kenaikan pajak tidak bisa lagi dianggap masalah kecil. Semua kalangan sepakat bahwa kebijakan ini harus dicabut.
Dari Ekonomi ke Politik
Awalnya demo fokus pada tuntutan ekonomi: menolak kenaikan pajak. Namun dalam hitungan jam, isu meluas ke ranah politik. Teriakan “Mosi Tidak Percaya” dan “Sudewo Mundur!” menggema di antara ribuan orang.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai kebijakan pajak hanyalah puncak gunung es. Di baliknya ada persoalan lebih besar: ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Mulai dari pengelolaan anggaran, proyek pembangunan yang dianggap tidak transparan, hingga dugaan praktik korupsi.
Aksi pun berubah wajah. Dari sekadar unjuk rasa soal pajak, menjadi gerakan politik yang menuntut perubahan kepemimpinan.
Respon Bupati Sudewo
Bupati Sudewo tidak tinggal diam. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut kenaikan pajak sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, langkah ini penting demi memperbaiki jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas publik lain.
Namun penjelasan itu tidak cukup. Warga menilai kebijakan dilakukan tanpa dialog, tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru saja pulih pascapandemi. Alih-alih meredam amarah, klarifikasi tersebut malah memperbesar gelombang ketidakpuasan.
Solidaritas dan Dukungan Meluas
Demo di Pati segera viral di media sosial. Foto dan video ribuan massa beredar luas di Twitter, Instagram, dan TikTok. Tagar #PatiMelawan dan #TurunkanSudewo trending nasional.
Solidaritas datang dari berbagai daerah. Mahasiswa di Semarang, Kudus, hingga Yogyakarta menggelar aksi simpatik. Beberapa organisasi buruh juga menyatakan dukungan. Aksi lokal berubah jadi isu nasional, membuka ruang bagi perdebatan lebih luas soal keadilan pajak dan kepemimpinan daerah.
Analisis Ekonomi: Pajak vs Daya Beli
Kenaikan PBB-P2 sebenarnya bisa dipahami sebagai upaya daerah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun persoalannya, kebijakan tersebut diterapkan di saat yang salah.
Inflasi sedang tinggi, daya beli masyarakat melemah, dan penghasilan warga banyak yang stagnan. Dalam situasi ini, menambah beban pajak hanya akan memicu kontraksi konsumsi. Bagi ekonomi lokal, ini sama saja dengan menggali lubang baru.
Ekonom menilai seharusnya pemerintah daerah mencari alternatif lain, seperti optimalisasi retribusi jasa atau efisiensi anggaran belanja, bukan menaikkan pajak tanah rakyat kecil.
Analisis Politik: Bom Waktu Kepemimpinan
Demo Pati juga menyingkap persoalan politik yang lebih dalam. Ketidakpuasan publik terhadap Bupati Sudewo sudah lama terpendam. Kenaikan pajak hanya menjadi pemicu yang mempercepat ledakan.
Dalam konteks politik lokal, aksi massa besar seperti ini bisa menjadi ancaman nyata bagi legitimasi kepala daerah. Jika tuntutan mundur terus menguat, bukan tidak mungkin DPRD Pati akan terpaksa membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan pajak sekaligus menekan bupati.
Suara Rakyat: Testimoni di Lapangan
Seorang pedagang di Pasar Pati mengaku resah. “Pendapatan harian saya hanya cukup untuk makan. Kalau pajak tanah naik, habis sudah. Kami tidak sanggup,” ujarnya.
Mahasiswa Universitas Muria Kudus yang ikut aksi menambahkan, “Ini bukan hanya soal pajak. Ini soal cara pemerintah memperlakukan rakyat. Kalau tidak bisa mendengar suara kami, lebih baik mundur.”
Testimoni semacam ini makin menegaskan bahwa demo bukan sekadar reaksi emosional, tapi lahir dari rasa ketidakadilan.
Peran Aparat dan Risiko Keamanan
Aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar. Polisi dan TNI berusaha menjaga situasi tetap kondusif. Meski sempat terjadi aksi dorong, secara umum demonstrasi berlangsung damai.
Namun, risiko bentrokan tetap ada. Jika gelombang massa makin besar, peluang provokasi bisa muncul. Pemerintah pusat diminta turun tangan untuk memediasi agar situasi tidak berujung ricuh.
Dampak Sosial: Trauma dan Harapan
Demo besar selalu meninggalkan jejak. Bagi sebagian warga, pemandangan ribuan massa di jalan menimbulkan trauma sekaligus kebanggaan. Trauma karena takut kerusuhan, tapi bangga karena rakyat berani bersuara.
Di sisi lain, aksi ini juga menumbuhkan harapan baru. Banyak orang menilai suara rakyat masih punya daya. Ketika kebijakan dianggap tidak adil, protes massal bisa jadi cara efektif untuk mengingatkan pemimpin.
Kesimpulan
Demo Pati pada 15 Agustus 2025 jadi tonggak penting dalam dinamika politik daerah. Dari penolakan pajak yang melonjak, gerakan ini berkembang jadi aksi politik yang menuntut mundurnya Bupati Sudewo.
Aksi ini menunjukkan dua hal. Pertama, kebijakan ekonomi yang tidak peka terhadap kondisi rakyat bisa jadi pemicu ledakan sosial. Kedua, legitimasi politik seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tapi juga oleh kepercayaan rakyat yang bisa hilang kapan saja.
Pati mengirim pesan jelas: rakyat tidak diam ketika kebijakan melukai. Dan ketika suara rakyat menyatu, panggung politik bisa berubah dalam sekejap.
